PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyatakan sikap terbuka terhadap kritik keras yang dilontarkan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kalteng Peduli Demokrasi yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD, Rabu, 14 Januari 2026.
Junaidi menganggap makian atau orasi tajam dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang pernah ia lalui di masa lalu.
Aliansi tersebut menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut pembatalan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Selain itu, mereka mengkritisi pengesahan regulasi KUHAP dan KUHP terbaru yang dinilai berpotensi membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat.
Menanggapi tekanan dari massa, Junaidi mengaku tidak mempersoalkan gaya penyampaian aspirasi yang keras. Ia bahkan bernostalgia mengenai pengalamannya sebagai aktivis pada masa reformasi.
“Saya jujur saja kalau ada adik-adik yang demo kadang menggunakan suara yang keras, mengacam, mencaci maki, bagi saya itu bisa saja anggap hukum karma saja. Karena dulu tahun 1998, enam bulan kerjaan saya demo aja. Jadi anggap menebus dosa,” ujar Junaidi saat menemui massa aksi di gedung DPRD Kalteng.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang telah menjaga semangat demokrasi dengan menyampaikan aspirasi langsung ke rumah rakyat.
“Kami mewakili unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalteng juga mengucapkan terimakasih kepada adik-adik, saudara mahasiswa OKP yang bergabung dari siang sampai sore ini dalam rangka menyampaikan aspirasi ke DPRD Kalteng,” lanjutnya.
Junaidi menegaskan bahwa DPRD Kalteng merupakan wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk berdialog mengenai kebijakan publik, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kenapa kami berterima kasih, karena memang DPRD ini rumah kita bersama. Di sinilah kita merumuskan berbagai macam usulan kebijakn apakah ditindaklanjuti ditingkat provinsi atau kita bersama-sama menindaklanjuti ke DPR RI atau pemerintah pusat,” pungkasnya.
(Syauqi)
