PALANGKA RAYA – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung saat ini belum mampu memenuhi ekspektasi semangat Reformasi.
Menurutnya, kualitas pemimpin yang dihasilkan serta biaya politik yang tinggi menjadi persoalan utama yang memicu munculnya wacana pengembalian pemilihan ke DPRD.
Sudarsono mengungkapkan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi sistem Pilkada langsung karena dianggap membebani anggaran negara dan kandidat.
“Kesimpulannya ada kecenderungan mengembalikan pemilihan kepala daerah itu kepada dewan dengan berbagai pertimbangan salah satu diantaranya adalah biaya tinggi,” ujar Sudarsono, Jumat, 16 Januari 2026.
Biaya tinggi tersebut lanjut Sudarsono, bukan hanya dari kandidat melainkan dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Hal tersebut menjadi pertimbangan Pilkada lewat DPRD.
Selain faktor biaya politik yang mahal, kualitas pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada langsung juga menjadi poin pertimbangan. Menurut Sudarsono, kualitas pemimpin yang dihasilkan lewat Pilkada langsung tidak sesuai harapan pada saat reformasi.
“Hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan pada saat reformasi. Pada saat Reformasi, kita berharap dengan dipilih oleh rakyat maka kita akan memunculkan pemimpin yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat,” katanya.
“Buktinya dengan politik uang dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada sehingga yang muncul pun (pemimpin) tidak jarang yang tidak sesuai juga kualitasnya yang diharapkan banyak orang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudarsono menyoroti fenomena di mana modal besar seringkali menjadi penentu kemenangan Pemilu ketimbang kualitas kepemimpinan.
“Kalau dia pegang kendali, banyak modal, dia bermain misalnya, dia jadi terpilih. Ini kan persoalan-persoalan yang sekarang masih di kaji. jadi oleh sebab itu maka ada wacana pilkada di kembalikan ke dewan,” tegasnya.
Melalui wacana pengembalian Pilkada ke DPRD, Partai Golkar berharap proses seleksi pemimpin daerah dapat dilakukan secara lebih terukur oleh para wakil rakyat.
“Harapannya adalah dengan kualitas anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, mungkin seleksinya nanti secara baik. Karena akan lahir harapannya itu pemimpin-pemimpin yang betul-betul terseleksi,” pungkasnya.
(Syauqi)
