PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Evaluasi ini dilakukan menyusul rendahnya kontribusi pendapatan dari sejumlah unit usaha pelat merah tersebut, di tengah kondisi APBD Kalteng tahun anggaran 2026 yang mengalami penurunan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami penyebab anjloknya pendapatan BUMD dalam pembahasan mendatang. Menurutnya, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar rekomendasi legislatif kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Iya tentu saja dievaluasi. Itu kan jadi rekomendasi dari DPRD khususnya Komisi I kepada pemerintah provinsi untuk jadi catatan,” ujar Purdiono, Senin, 19 Januari 2026.
Terkait rencana pemanggilan jajaran manajemen BUMD, Purdiono menjelaskan bahwa jadwal pastinya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan unsur pimpinan DPRD. Meskipun sudah masuk dalam agenda, kepastian waktu pertemuan masih bersifat dinamis.
“Itu nanti, masih dibicarakan. Karena masih belum ada kepastian dari pimpinan. Kemarin kan sudah dijadwalkan tapi tidak tahu nanti secara ini kan,” imbuhnya.
Purdiono menekankan bahwa agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerja. DPRD ingin memastikan sejauh mana performa seluruh mitra Komisi I, termasuk BUMD, dalam menjalankan tugasnya.
“Tentu saja terkait mitra, mereka diundang bukan dipanggil. Semua mitra kan tugas kita sebagai mitra tentu saja bekerja sama. Kita ingin mengetahui sejauh mana semua mitra Komisi I kan banyak tidak hanya (BUMD),” pungkasnya.
(Syauqi)
