PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri pertemuan Gubernur bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam arahannya, Edy Pratowo mengatakan bahwa koordinasi yang baik antarperangkat daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif meskipun anggaran mengalami penurunan.
“Kita diharapkan juga senantiasa berkoordinasi. Masukan segera disampaikan agar antisipasi lebih cepat, dikoordinasikan dengan baik, solusi langkah apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujar Edy.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut OPD untuk lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi kendala serta segera menyampaikan masukan agar dapat ditangani secara bersama-sama.
Selain koordinasi, Wagub juga mengingatkan OPD agar tetap fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, program prioritas dinilai masih dapat dijalankan secara optimal.
“Kita bisa me-manage sedemikian rupa anggaran di Kalteng, terutama untuk program-program prioritas,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung pelaksanaan program, namun harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Kerja sama dengan pihak ketiga bisa dilakukan, tetapi tetap harus hati-hati agar tidak berhadapan dengan hukum,” jelasnya.
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau turun sekitar 34,71 persen dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
(Sya'ban)
