PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di tengah keterbatasan kondisi fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tingkat Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng Tahun 2026 di Mapolda setempat, Rabu, 18 Februari 2026.
Dalam arahannya, Agustiar mengungkapkan bahwa kapasitas anggaran daerah tengah menghadapi tantangan serius. Ia memaparkan penurunan drastis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng untuk tahun berjalan.
“Perlu saya sampaikan secara terbuka bahwa kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang signifikan. APBD Kalteng Tahun 2026 sebesar Rp 5,4 Triliun, turun cukup besar dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp 10,3 Triliun,” ungkap Agustiar.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng mengambil langkah strategis dengan melakukan perampingan anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penurunan ini bukanlah hal yang ringan. Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” ujar Agustiar.
Agustiar memastikan efisiensi tersebut dilakukan bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan sebaliknya. Ia memastikan bahwa setiap rupiah anggaran tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kegiatan yang seremonial, kurang produktif, dan tidak berdampak langsung ke masyarakat harus dikurangi. Fokus kita adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat: infrastruktur prioritas, pelayanan publik, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan pembangunan di masa sulit ini sangat bergantung pada faktor keamanan. Tanpa situasi yang kondusif, program efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan mencapai hasil maksimal.
“Sesuai tema Rapim tahun ini, Polri berkomitmen memastikan situasi tetap kondusif agar program Pemerintah di tahun 2026 berjalan lancar. Tema itu relevan, karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat yang kondusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
(Syauqi)












