SAMPIT – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang melaksanakan kegiatan reses di Sampit Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat 27 Februari 2026. Dalam agenda tersebut, ia bertemu jajaran DPRD dan sejumlah SOPD Pemerintah Kabupaten di ruang Paripurna DPRD Kotim.
Beragam persoalan strategis disampaikan dalam forum tersebut. Mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan, listrik desa, pengerukan alur sungai hingga implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Teras Narang menegaskan seluruh masukan yang disampaikan DPRD, camat maupun OPD telah ia catat. Ia membagi persoalan ke dalam beberapa poin besar seperti infrastruktur, pendidikan, perkebunan, pertanian, kelistrikan hingga tata kelola keuangan daerah.
“Infrastruktur itu sudah terbagi kewenangannya, ada jalan desa, kabupaten, provinsi sampai nasional. Tinggal bagaimana pemkab dan DPRD memprioritaskan sesuai kewenangan, apalagi kondisi anggaran kita terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, daerah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kolaborasi antara kabupaten, provinsi dan pusat harus diperkuat. Ia juga menyinggung dana DAU, dana dekonsentrasi serta skema dana bagi hasil yang perlu dipahami secara komprehensif agar tepat sasaran.
Terkait pendidikan, ia menekankan kebijakan wajib belajar 13 tahun, di mana TK kini menjadi bagian penting sebelum masuk SD. Karena itu, sinergi antara pemkab dan DPRD sangat diperlukan agar regulasi tersebut bisa berjalan efektif, terutama di desa–desa yang belum memiliki fasilitas TK memadai.
Soal kelistrikan, persoalan kini berada pada distribusi tegangan ke desa–desa. Ia mendorong keterlibatan pihak swasta, terutama perusahaan besar perkebunan dan pertambangan di sekitar wilayah yang belum teraliri listrik.
“Kalau memang itu kebutuhan kita, ayo kita temui sama-sama bergotong-royong mencari solusi, mulai dari kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat, dan pihak swasta juga bisa dilibatkan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi soal efisiensi anggaran yang dinilai menjadi kendala pembangunan infrastruktur dan merupakan persoalan nasional, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk jadi penghalang.
“Semua yang disampaikan tadi urgent. Jalan, jembatan, sekolah, kesehatan, listrik, semuanya penting. Tinggal bagaimana kita gotong royong memperjuangkannya,” ucapnya.
Ia menegaskan enam anggota DPD RI asal Kalteng dapat bersama-sama mengawal aspirasi Kotim di tingkat pusat. “Biar kita kroyokan. Jangan lagi lihat partai apa, dari mana. Yang penting kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam forum itu, anggota DPRD Kotim Zainudin menyoroti pendangkalan alur Sungai Mentaya maupun anak sungai. Saat pasang rob, air meluap hingga merendam rumah warga dan jalan.
Sementara itu, Langkap dari Fraksi Gerindra DPRD Kotim menyoroti target penyelesaian listrik di 25 desa hingga 2028, kemudian persoalan syarat ijazah TK untuk masuk SD di desa yang belum memiliki TK, serta kondisi jalan tani yang dinilai memprihatinkan dan berdampak pada hasil panen sawit.
Ketua Komisi IV Mariani mengungkapkan banyaknya usulan perbaikan jalan dari berbagai dapil.
“Semua dapil rata-rata Infrastruktur jalan yang masih dikeluhkan,” katanya.
Kemudian persoalan listrik yang sering hidup-mati turut menghambat aktivitas masyarakat, hingga menyoroti kualitas pendidikan di wilayah pelosok, di mana masih ditemukan siswa kelas 3 dan 4 yang belum lancar membaca.
Anggota Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah menyampaikan terkait wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya sebagai bagian dari aspirasi daerah.
Ia juga menyinggung dampak sosial dari kebijakan pengangkatan tenaga dapur MBG dalam program nasional menjadi pegawai pemerintah yang menimbulkan kecemburuan bagi tenaga kontrak daerah.
Selain itu, ia meminta evaluasi kewenangan tingkat SMA yang saat ini berada di Pemeirntah Provinsi, menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan berharap ada evaluasi untuk dikembalikan kewenangan ke kabupaten agar koordinasi penanganan persoalan pendidikan lebih efektif.
Camat Telaga Antang Joko Ariyadi turut menyampaikan Desa Rantau Sawang dan Rantau Suang tidak ada listrik bahkan jalan, kemudian jalan di Rantau Katang rusak berat, jika dibiarkan maka tidak bisa dilalui sama sekali.
Ia juga menyoroti persoalan HGU perusahaan yang berdampak pada pengurusan lahan masyarakat tidak bisa mengurus surat karena masuk HGU, serta kebutuhan SMA di wilayahnya karena saat ini hanya tersedia SMK. Kekurangan guru SD juga menjadi perhatian utama.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Teras kembali menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan Kotim ke tingkat pusat dan membahasnya bersama anggota DPD RI lainnya dari Kalteng. (nardi)
