SAMPIT – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah yang dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurut Syauqie, persoalan jalan rusak di Kalteng bukan hal baru. Bahkan, berdasarkan data yang pernah disampaikan dalam forum nasional, wilayah ini sempat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan panjang jalan rusak terbanyak di Indonesia.
“Kami sudah menyampaikan di tingkat pusat saat forum nasional, bahwa Kalimantan Tengah ini termasuk yang terpanjang untuk jalan rusaknya. Khususnya di Kotawaringin Timur, kondisinya juga cukup banyak,” ujarnya, Selasa 17 Maret 2026.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk terus mendorong pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum, agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalteng.
“Kita terus mendorong agar pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum bisa memberi perhatian khusus untuk pembangunan jalan di Kalimantan Tengah,” katanya.
Meski demikian, Syauqie mengakui bahwa perbaikan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara cepat karena berkaitan dengan kemampuan fiskal dan prioritas anggaran yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap.
“Ini tentu harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Kemampuan anggaran kita masih terbatas, jadi pembangunan tidak bisa sekaligus dan membutuhkan proses,” jelasnya.
Namun, ia tetap optimistis kondisi tersebut akan membaik dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan upaya yang terus dilakukan oleh berbagai pihak.
“Insyaallah dalam dua sampai tiga tahun ke depan kita berharap kondisi ini berubah, bukan lagi menjadi daerah dengan jalan rusak terpanjang, bahkan bisa menjadi yang lebih baik,” ungkapnya.
Syauqie menegaskan bahwa perjuangan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kalteng terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui forum resmi maupun pengajuan dokumen kepada pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, langkah tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah di Kalteng, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.
“Hampir setiap tahun kami terus menyuarakan ini, baik secara langsung maupun melalui dokumen resmi yang juga didukung oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan di tingkat pusat menjadi kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Kalteng.
“Semua pihak sudah berupaya, baik di daerah maupun di pusat. Kita terus berjuang agar anggaran untuk perbaikan jalan di Kalimantan Tengah bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (nardi)
