Legislator Kotim Sebut Bantuan Pangan dan Program Kartu Huma Betang Ringankan Beban Masyarakat

NARDI/BERITASAMPIT - Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra DPRD Kotim Andi Lala.

SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten (Kotim) menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat serta bantuan tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang diterima masyarakat di wilayah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kotim Andi Lala mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dinilai sangat membantu warga, khususnya dalam menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Bantuan pangan dari pemerintah pusat dan bantuan tunai melalui program KHBS dari Pemerintah Provinsi Kalteng tentu sangat membantu masyarakat, terutama menjelang Lebaran,” ujar politisi Gerindra ini, Senin 23 Maret 2026.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa bahan pokok seperti beras dan minyak goreng, serta bantuan uang tunai sebesar Rp250.000 bagi setiap keluarga penerima manfaat. Menurutnya, hal ini cukup meringankan beban masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang terus menggulirkan program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi di daerah.

“Kami di DPRD mendukung penuh program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Harapannya bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak,” katanya.

Komisi II DPRD Kotim juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proses penyaluran bantuan agar berjalan transparan dan sesuai dengan data penerima.

“Pengawasan harus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Pendataan juga harus akurat, mulai dari tingkat RT, hingga instansi terkait,” tambahnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga saat Idulfitri. (nardi)

baca juga ...  Rupiah Melemah, DPRD Kotim Tegaskan Harus Ada Solusi Pemerintah Pusat ke Daerah
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!