PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menilai posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat pelaksana tugas (Plt) justru lebih fleksibel dalam mendukung kinerja pemerintahan.
Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Istana Isen Mulang, Minggu, 29 Maret 2026, menanggapi masih banyaknya jabatan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum diisi secara definitif.
Menurut Agustiar, status Plt bukan menjadi persoalan selama pejabat yang ditunjuk mampu menunjukkan kinerja yang baik.
“Sebetulnya bukan masalah Plt ataupun definitifnya, tapi yang penting kinerjanya,” ujarnya.
Ia bahkan mengakui, posisi Plt memberikan kemudahan bagi kepala daerah dalam melakukan evaluasi dan pergantian pejabat apabila kinerja dinilai tidak sesuai harapan.
“Malah justru susah kalau definitif, sudah memindahnya lagi. Kalau masih Plt kan mudah, besok diganti orangnya kan boleh,” katanya.
Agustiar menambahkan, penempatan pejabat definitif justru bisa menjadi kendala apabila yang bersangkutan tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Bagaimana kalau definitif kalau kerjanya ‘ngucai' gimana,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa dalam menentukan pejabat di lingkungan OPD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sisi karakter, sikap, dan pola pikir.
“Kami mencari orang yang punya mindset bagus, attitude bagus, karakter bagus sesuai dengan kultur budaya kita di Huma Betang,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kalteng yang masih dijabat Plt antara lain Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga masih diisi Plt.
Sementara itu, jabatan Plt juga masih terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Direktur RSUD Doris Sylvanus.
(Sya'ban)












