PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan capaian sanitasi aman sebesar 30 persen melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026.
Langkah ini diawali dengan Kick Off Meeting PPSP di Aula Bapperida, Senin, 20 April 2026.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan strategi pengelolaan air limbah domestik serta persampahan.
Kepala Bidang Infraswil Bapperida Kalteng, Yohanna Endang, saat membacakan arahan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya pertemuan ini guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026, termasuk sinergi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.
Yohanna menjelaskan, pembangunan sanitasi kini bergeser dari sekadar akses layak menjadi layanan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, sektor ini berperan krusial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan percepatan penurunan stunting melalui integrasi dengan sektor perumahan dan air minum.
Terkait bidang persampahan, ia menyebut pemerintah pusat kini membatasi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Fokus dialihkan pada penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya.
Berdasarkan RPJMD Kalteng 2025-2029, target akses sanitasi aman rumah tangga dipatok sebesar 13,37 persen pada 2026 dan naik menjadi 15,58 persen pada 2027. Sementara itu, layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen (2026) dan 39 persen (2027), dengan target pengolahan sampah sebesar 10,25 persen (2026) serta 13,5 persen (2027).
Sesuai keputusan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kabupaten/kota di Kalteng akan mendapatkan pendampingan PPSP 2026. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau masuk dalam pendampingan tahap awal (Milestone 1–3), sedangkan Kabupaten Kapuas dan Seruyan berada pada tahap lanjutan (Milestone 4).
Pemprov Kalteng pun meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan kelembagaan, pendanaan, dan SDM.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta,” tegas Linae dalam sambutan tertulisnya.
Linae juga mendorong optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBD dan APBN, seperti Dana Desa, CSR, hingga ZISWAF.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengintegrasikan program sanitasi ke dalam perencanaan daerah, menyiapkan anggaran, serta memutakhirkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) melalui studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA).
(Syauqi)
