PULANG PISAU – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pulang Pisau, Zulkadri, menegaskan bahwa evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026 serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang telah digelar pemerintah daerah.
Menurut Zulkadri, Selasa 21 April 2026, arahan Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa'i dalam rakor tersebut menitikberatkan pada dua misi strategis, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi PAD pada triwulan pertama, serta mendorong peningkatan indeks ETPD sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan modern.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan sementara, capaian PAD menunjukkan progres yang cukup baik. Namun demikian, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri, mengingat tantangan ekonomi di tahun 2026 menuntut inovasi dan kreativitas dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Lebih lanjut, Zulkadri mengungkapkan bahwa Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi kebocoran sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara lebih efisien.
Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi non-tunai juga menjadi perhatian serius. Bupati, kata dia, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan transparansi serta kualitas pelayanan publik di daerah.
Zulkadri menambahkan bahwa pengelolaan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda semata, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi serta validasi data objek pajak dan retribusi di lapangan harus terus diperkuat.
“Bupati juga menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kemudahan birokrasi, maka kesadaran untuk memenuhi kewajiban juga akan meningkat,” pungkas Zulkadri. (denny)
