JAKARTA— Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Graha BNPB, Jakarta, pada Kamis 21 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Alimudin membawa sejumlah aspirasi krusial terkait penguatan sistem penanggulangan bencana di wilayah kepulauan Maluku.
Turut hadir mendampingi dalam agenda ini Wakil Bupati Seram Bagian Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini guna memastikan seluruh aspek kerawanan baik yang berskala provinsi maupun kebutuhan spesifik kabupaten terbawa langsung ke meja prioritas nasional.
Dalam pertemuan itu, Alimudin menekankan empat poin utama yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Maluku saat ini. Pertama, ia mendorong pembangunan Gudang Logistik Regional sebagai penyangga di pulau-pulau strategis seperti Pulau Seram, Kota Tual, dan Saumlaki.
“Saya kira ini penting demi mempercepat distribusi bantuan berdasarkan kondisi demografi wilayah” beber Kolatlena.
Kedua, Kolatlena melihat geografis Maluku yang didominasi lautan, penambahan sarana transportasi khusus seperti speedboat dan mobil dinilai sangat vital untuk kelancaran distribusi logistik serta evakuasi medis darurat.
Ketiga, Alimudin meminta adanya mitigasi terstruktur melalui pemetaan jalur evakuasi yang jelas di zona rawan, khususnya untuk mengantisipasi longsor di Kota Ambon dan banjir di Pulau Seram.
Terakhir, Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga mendesak perhatian serius dalam penanggulangan bencana non-alam berupa konflik sosial yang sempat terjadi di beberapa titik seperti Masihulan, Kariu (Maluku Tengah), dan Maluku Tenggara.
“Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut kita memiliki strategi penanganan yang cepat dan tepat sasaran. Logistik dan mobilitas adalah kunci utama keselamatan warga saat bencana terjadi,” ujar Alimudin.
Fokus Pasca-Konflik: Johan Lewerissa Suarakan Nasib Pengungsi
​Memperkuat poin bencana non-alam, Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, memberikan atensi mendalam pada penanganan pasca-konflik sosial. Ia menegaskan bahwa dampak sosial dan kemanusiaan di Maluku Tengah (Malteng) dan Maluku Tenggara (Malra) membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
​”Bencana non-alam seperti konflik sosial menyisakan persoalan pelik, terutama terkait pemulihan hidup para pengungsi. Kita tidak hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar saat konflik terjadi, tetapi bagaimana pemulihan jangka panjangnya. Para pengungsi di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara membutuhkan perhatian khusus, mulai dari hunian layak, pemulihan psikososial, hingga rekonsiliasi agar mereka bisa kembali menata kehidupan dengan aman,” tegas Johan Lewerissa.
​SBT Butuh Atensi Khusus Ekstra
​Di sisi lain, Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena yang turut hadir juga memanfaatkan forum ini untuk meminta atensi khusus bagi daerahnya.
Sebagai kabupaten yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesbilitas, SBT kerap menghadapi tantangan berat setiap kali cuaca ekstrem melanda.
​Vito menyampaikan bahwa kerawanan banjir di Pulau Seram yang sebagian masuk dalam wilayah administratif SBT serta kerawanan pulau-pulau kecil di sekitarnya menuntut adanya penanganan yang sifatnya afirmatif atau khusus.
Pihaknya berharap BNPB memberikan dukungan anggaran, logistik, maupun peralatan evakuasi yang didistribusikan langsung ke SBT guna memperpendek rantai komando penanganan darurat di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta masukan dari Anggota DPR RI asal Maluku tersebut.
Sebagai mitra kerja Komisi VIII, Suharyanto menegaskan bahwa Maluku merupakan salah satu daerah yang masuk dalam prioritas utama BNPB.
“Kami menerima dan mencatat dengan sangat serius seluruh masukan, baik mengenai gudang logistik, armada transportasi laut, hingga penanganan pengungsi konflik di Malteng, Malra, dan atensi khusus untuk SBT,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Maluku, kata Kepala BNPB, adalah daerah prioritas pihaknya karena indeks kerawanannya yang cukup tinggi, baik untuk potensi bencana alam maupun non-alam.
Pihak BNPB berjanji akan segera menindaklanjuti poin-poin hasil pertemuan ini. Langkah awal yang akan diambil adalah memperkuat koordinasi dan meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku serta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota setempat agar program yang direncanakan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran.
(Adista)
