PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mendesak pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk segera meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan nasional di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Purdiono menilai dimensi jalan nasional yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari. Akibatnya, banyak titik jalan mengalami kerusakan parah hingga menghambat mobilisasi masyarakat dan distribusi logistik.
“Sekarang ini kan jalan-jalan nasional itu banyak yang tidak hanya kualitas, tapi kapasitas yang harus ditingkatkan. Mengingat banyak jalan-jalan di DAS Barito sudah tidak layak kapasitas, luas jalan itu harus diperlebar,” ujar Purdiono, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurutnya, laju pertumbuhan jumlah kendaraan di Kalimantan Tengah bergerak sangat cepat. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.
“Jumlah kendaraan meningkat, sementara jalannya tidak neningkat juga baik secara kualitas maupun kapasitas. Nah dengan berita yang tadi (kerusakan jalan nasional) kami sangat prihatin,” lanjutnya.
Mandeknya perbaikan jalan ini memicu aksi nyata sekaligus sindiran keras dari warga di jalur Trans Kalimantan. Kecewa karena kerusakan jalan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah, masyarakat bersama para sopir angkutan berinisiatif menggelar aksi gotong royong dan urunan dana untuk menimbun lubang besar di jalan poros tersebut.
Aksi swadaya bertajuk “Rakyat Bantu Rakyat” ini terjadi di Km 20 Jalan Nasional Trans yang menghubungkan Muara Teweh dan Banjarmasin, tepatnya di kawasan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara viral di Instagram.
Selain masalah anggaran dari pusat, Purdiono juga menyoroti aktivitas truk bermuatan berat milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ia menilai kendaraan over dimension and over load (ODOL) milik korporasi menjadi salah satu pemicu utama cepatnya kerusakan jalan.
Purdiono meminta pemerintah mengeluarkan regulasi tegas untuk mengatur atau membatasi operasional kendaraan PBS di jalan umum, terutama jika pihak perusahaan tidak berkontribusi terhadap pemeliharaan jalan.
“Nah yang menjadi perhatian juga, apakah jalan itu dilewati truk PBS atau tidak? Kalau dilewati oleh PBS tentu saja kita berharap ada aturan. Bisa ndak itu di bikin aturan agar PBS baik itu tambang maupun sawit jangan melalui jalan itu, jika mereka juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan akhirnya masyarakat umum yang dirugikan,” tegasnya.
(Syauqi)
27 Juni 2026
09:05
