PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menjelaskan rendahnya realisasi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LKPD Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Palangka Raya, Jumat, 26 Juni 2026.
Bryan mengatakan realisasi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya mencapai 9,04 persen atau sebesar Rp98,876 miliar dari target Rp1,094 triliun.
“Kami mengharapkan penjelasan mengenai kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga mendorong adanya evaluasi agar perencanaan pendapatan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih akurat pada tahun-tahun berikutnya.
“Sekaligus kami menyarankan perlunya evaluasi bersama guna meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan oleh OPD terkait di masa mendatang,” katanya.
Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap 15,86 persen atau Rp6,66 miliar dari alokasi Rp42 miliar.
“Kami memohon informasi apakah rendahnya penyerapan ini dikarenakan kondisi daerah yang relatif aman dan minim bencana, ataukah terdapat kendala dalam proses birokrasi penyaluran dana darurat kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan mengenai terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp216,072 miliar.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat memaparkan apakah SiLPA ini merupakan representasi dari efisiensi anggaran belanja atau bersumber dari program-program strategis yang belum terlaksana secara optimal,” pungkasnya.
(Sya'ban)
