Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Rapat Mitra Kerja antara Komisi I DPRD Kotim bersama pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah berlangsung, saat ini Kepala Dinas PMD Hawianan sedang paparan terkait kondisi keperluan anggaran yang menyangkut persoalan defisit anggaran di APBD murni 2020 tahun ini.
Dalam paparannya dengan jajaran Komisi I, Kamis (21/11/2019) tadi siang diungkapkannya anggaran yang sudah di pangkas oleh jajaran tim Eksekutif akan berdampak pada pemberdayaan desa, termasuk proses pelaksanaan Pilkades Serentak di 43 Desa Se-Kotawaringin Timur nantinya.
“Sebenarnya anggaran yang ideal setelah kami lakukan kajian sebelumnya yakni 3,6 miliar untuk Pilkades serentak nantinya,” ungkap Hawianan sembari memaparkan beberapa kondisi dilapangan sebelumnya.
Bahkan Hawianan juga menjelaskan proses pelaksanaan tahapan Pilkades serentak tahun 2020 ini harusnya akan di mulai pada bulan April 2020 mendatang, agar tidak berbenturan dengan tahapan pilkada serentak.
“Kami juga memahami kondisi keuangan daerah saat ini, namun perlu kami paparkan supaya jajaran Legislatif bisa melihat kebutuhan PMD saat ini, terutama terkait pelaksanaan pilkades nantinya,” urainya.
Diketahui jauh hari sebelumnya, anggaran Pilkades serentak diperkirakan mencapai 4,5 Miliar Rupiah, namun hari ini dipaparkan oleh PMD butuhkan berkisar 3,6 Miliar. Sementara untuk anggaran yang masuk di pembahasan hanya bernilai 2 koma sekian miliar.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Agus Seruyantara selaku pimpinan rapat menegaskan jajarannya sudah menyampaikan kepada tim anggaran eksekutif supaya Pilkades serentak harus terlaksana di 2020 ini.
“Kami juga sudah sampaikan ke pihak tim anggaran eksekutif, mudahan nantinya ada solusi,” ujarnya menanggapi paparan oleh DPMD Kotim.
(drm/beritasampit)
