PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Luwansa Hotel, Palangka Raya, Kamis 23 Januari 2025.
FGD ini difokuskan pada persiapan penyusunan Safeguard untuk mendukung implementasi program REDD+ di Kalteng.
Sekretaris DLH Kalteng, Noor Halim, menjelaskan bahwa safeguard merupakan instrumen penting dalam program REDD+.
“Safeguard dirancang untuk menganalisis dan meminimalkan dampak negatif serta mendorong dampak positif dari program, baik dari aspek tata kelola, sosial, maupun lingkungan,” jelasnya.
Safeguard mencakup berbagai isu, termasuk transparansi tata kelola kehutanan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak adat, konservasi hutan alam, dan pencegahan kebocoran emisi.
“Ini menjadi langkah penting untuk memastikan program REDD+ berjalan sesuai prinsip keberlanjutan,” tambah Noor Halim.
Program REDD+ sendiri bertujuan mengelola hutan secara lebih lestari, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Kalteng menjadi salah satu penerima pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) dengan alokasi USD 5 juta untuk mendukung implementasi program tersebut.
Noor Halim menekankan bahwa penyusunan safeguard tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami ingin memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dalam keberhasilan program ini,” ujarnya.
Program ini juga didukung oleh Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, sebuah platform berbasis web yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
SIS REDD+ menyediakan data dan informasi untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program.
Melalui FGD ini, DLH Kalteng berharap dapat menyusun safeguard yang efektif untuk mendukung implementasi REDD+ di Kalteng.
“Kami optimistis langkah ini akan membawa manfaat besar bagi pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Noor Halim.
(Sya'ban)
