PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suyuti Syamsul, menyatakan bahwa wilayah Kalteng masih menghadapi kekurangan tenaga dokter untuk melayani masyarakat.
“Jumlah dokter di Kalteng saat ini hanya sekitar 850 orang. Artinya, kita masih kekurangan sekitar 1.900 dokter untuk memenuhi standar rasio pelayanan kesehatan yang ditetapkan, yaitu 1 dokter untuk setiap 1.200 penduduk,” ujar Suyuti Syamsul, Kamis 23 Januari 2025.
Menurutnya, sebagian besar dokter umum yang ada saat ini bekerja di puskesmas. Dari total 204 puskesmas di Kalteng, hanya delapan puskesmas yang tidak memiliki dokter. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dokter yang melanjutkan pendidikan atau dipindah tugas tanpa adanya pengganti.
“Tapi kalau yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini puskesmas itu tinggal 8 dokter yang tidak punya. Tidak punya itu karena mungkin dia pergi sekolah, atau dia mutasi belum ada penggantinya,” jelasnya.
Suyuti menegaskan bahwa puskesmas berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, bukan provinsi. Untuk itu yang bisa pihaknya lakukan adalah pembantu pengadaan melalui penugasan khusus
“Jadi yang bisa kita lakukan ditingkat Provinsi membantu pengadaannya melalui penugasan khusus, kalau diminta. Misalnya dia (kabupaten) mengajukan ke provinsi, nanti provinsi akan bicara dengan kementrian kesehatan penempatan penugasan khusus selama dua tahun yang disebut Nusantara sehat,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa program penugasan khusus ini bersifat sementara. Pemerintah kabupaten atau kota harus segera mengangkat dokter secara permanen untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
“Melalui Dinkes Provinsi dia (kabupaten) minta tetapi dua tahun itu dia harus mengangkat dokter. Karena itu sementara tidak bisa kemudian pusat mengadakan lalu setiap saat juga mintanya ke Dinkes,” katanya.
Untuk mengatasi kekurangan dokter, Pemprov Kalteng mendorong peningkatan kapasitas fakultas kedokteran di wilayah tersebut. Saat ini telah dilaksanakan di Universitas Palangka Raya (UPR) dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) telah memiliki fakultas kedokteran.
“Pertimbangannya sederhana, karena kita butuh 1.900 dokter sementara lulusan UPR paling banyak 50 orang setiap tahun. Artinya kalau mau mencukupi rasiorasio itu butuh 20 tahun dengan asumsi tidak ada dokter yang pensiun atau penduduk bertambah. Karena itu, kita dorong UMPR agar lulusannya mencapai 100 orang per tahun, begitu juga UPR
Ia berharap, dengan jumlah lulusan mencapai 200 dokter per tahun, kekurangan tenaga kesehatan dapat teratasi dalam waktu lima tahun. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pendidikan tinggi bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah.
“Yang bisa kita dorong atau bantu misalnya rumah sakit ini adalah mitra rumah sakit pendidikannya kita perbaiki rumah sakit ini. Sehingga mereka akreditasinya bisa baik, kalau akreditasinya A mereka bisa tambah mahasiswa yang diterima,” pungkasnya.
(Syauqi)
