PALANGKA RAYA – Desa Bapeang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditetapkan sebagai salah satu dari 15 desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menjadi pilot project program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Program ini mendapat dukungan dana sebesar USD 5 juta atau setara Rp80 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut akan digunakan selama tiga tahun, mulai 2024 hingga 2026, untuk mendukung berbagai program perlindungan lingkungan hidup.
“Alhamdulillah, Kalteng mendapatkan kucuran dana sebesar USD 5 juta dari pemerintah pusat untuk program REDD+. Ini adalah kesempatan besar bagi kita,” ujar Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng, Noor Halim, kepada media usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Safeguard REDD+ di Hotel Luwansa, Palangka Raya, belum lama ini.
Menurut Halim, dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengelolaan iklim. Program ini juga melibatkan berbagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), seperti Dinas Kehutanan dan bagian perencanaan.
Sebagai langkah awal, DLH telah mengadakan kaji banding ke Bali pada 14–18 Januari 2025 bersama 15 kepala desa dan lurah yang terpilih.
“Kami membawa para kepala desa dan lurah untuk mempelajari pengelolaan perkampungan di Bali, terutama dalam hal penanganan sampah dan pengembangan usaha milik desa. Ini akan menjadi referensi penting untuk diterapkan di Kalteng,” jelasnya.
Selain Desa Bapeang, desa dan kelurahan lain yang terpilih mencakup Kelurahan Menteng, Kereng Bangkirai, dan Kalampangan di Kota Palangka Raya; Desa Pararapak dan Desa Sanggu di Barito Selatan; serta Desa Bagok di Barito Timur.
Desa lainnya adalah Desa Trahean di Barito Utara, Desa Pandu Sanjaya di Kotawaringin Barat, Desa Gandang Barat di Pulang Pisau, Desa Hiyang Bana di Katingan, Desa Sungai Pasir di Sukamara, Desa Bumi Agung di Lamandau, Desa Muara Untu di Murung Raya, dan Desa Tumbang Mangkutub di Kapuas.
Program REDD+ ini diharapkan dapat menjadi model percontohan pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.
“Ke depan, desa-desa ini akan mendapatkan bantuan peralatan pengelolaan sampah dan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalteng,” pungkas Halim.
(Sya'ban)
