PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis 6 Februari 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menyempurnakan RKPD 2026.
Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini menjadi momentum penting dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi terkait permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan di Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Salah satu poin penting dalam diskusi RKPD 2026 adalah upaya memastikan ketersediaan bahan baku untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana produksi.
“Pembangunan sarana dan prasarana produksi harus selaras dengan ketersediaan bahan baku. Misalnya, pabrik pakan ternak harus memastikan ketersediaan jagung. Selain itu, sektor lain juga harus turut berperan dalam pemasaran hasil produksi,” tambahnya.
Strategi ini juga berperan dalam menekan angka inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan sinergi antar-sektor, pembangunan ekonomi Kalteng diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
“Konsultasi publik ini juga menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah. RKPD 2026 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pembangunan yang adil dan merata,” ungkapnya.
(yud)
