PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memangkas biaya perjalanan dinas serta pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
“Ada (efisiensi anggaran), terutama kaitan Inpres itu, untuk perjalanan dinas dan ATK. Sudah disesuaikan,” ujar Edy, Selasa 11 Februari 2025.
Edy menjelaskan bahwa saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran yang bisa dikurangi untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.
“Makanya sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang menghitung ulang kebutuhan mana yang bisa kita kurangi.
Kita sesuaikan dengan Inpres terutama perjalanan dinas dan ATK,” katanya.
Edy menambahkan, bahwa untuk menekan efisiensi anggaran perjalanan dinas, ASN tidak lagi harus mengunjungi daerah lain. Saat ini kegiatan tersebut bisa dilakukan secara secara virtual.
“Sekarang untuk perjalanan dinas tidak harus mengunjungi ke tempat misalnya ke Jakarta atau ke kota lain, sebenarnya polanya sudah digitalisasi melalui virtual,” jelasnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan menyesuaikan anggaran sesuai arahan pemerintah pusat guna memastikan penggunaan dana yang lebih efektif.
“Arahan dari pemerintah pusat yang disampaikan gubernur sudah jelas, agar anggaran disesuaikan dengan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Perjalanan dinas dikurangi, begitu juga dengan anggaran rapat, termasuk konsumsi seperti makan, minum, dan snack,” ujar Yuas Elko, Senin 10 Februari 2025
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini juga mencakup arahan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rapat guna menghemat biaya.
“Saya melihat arahan dari pusat itu lebih menekankan penggunaan rapat virtual supaya lebih hemat. Jadi kita mengikuti saja, menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambahnya.
Yuas menilai bahwa dinamika seperti ini merupakan hal yang biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. “Ini bukan pertama kalinya ada kebijakan efisiensi seperti ini. Nanti, kalau situasi memungkinkan, bisa saja anggaran kembali normal,” pungkasnya.
(Syauqi)
