SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, merespons keluhan para pedagang di Kota Sampit terkait kondisi sarana dan prasarana pasar. Para pedagang berharap ada perbaikan fasilitas demi kelancaran aktivitas perdagangan mereka.
Rimbun menegaskan bahwa persoalan ini tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan pasar.
“Kami akan segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hal ini,” ungkapya, Jumat 14 Februari 2025.
Dirinya juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional maupun modern yang ada di Kotim, untuk memastikan secara langsung kondisi sarana dan prasarananya.
“Memang ada beberapa pasar yang membutuhkan perbaikan karena sudah tidak bisa lagi dipergunakan sebagai tempat transaksi jual beli,” jelasnya.
Kemudian disamping sarana dan prasarana kurang memadai, Rimbun juga menyoroti terkait laporan adanya pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada para pedagang.
“Jika praktek seperti ini masih terjadi, laporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penindakan terhadap pelaku semacam ini,” bebernya.
Saat ini, para pedagang berharap Pemerintah Daerah segera mengambil langkah tepat untuk mengatasi masalah pungutan liar (pungli) yang merugikan mereka.
“Saya berharap kepala daerah, dalam hal ini Bupati, dapat menindak tegas pelaku pungli karena sudah merugikan para pedagang,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para pedagang untuk tidak lagi membayar sewa lapak maupun biaya keamanan kepada petugas yang mengaku berasal dari Disperindag atau Dishub.
“Saya tegaskan, bahwa tidak ada lagi pedagang yang membayar apapun terkait dengan pasar, bila ada informasi adanya pungli di kemudian hari kami ambil langkah hukum,” pungkasnya.
(Sattar)
