PALANGKA RAYA – Hujan deras tak menyurutkan semangat ratusan mahasiswa di Kota Palangka Raya untuk menyuarakan keresahan mereka. Dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap”, mereka mengepung Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Rabu 19 Februari 2025, menuntut kejelasan atas kebijakan Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang dinilai membahayakan berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
Salah satu kebijakan yang dianggap ‘petaka' tersebut yakni efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada beberapa sektor seperti pembangunan, kesehatan maupun pendidikan.
Dari efisiensi itu, banyak kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah telah memangkas anggaran untuk program strategis nasional yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.
Meski hujan lebat, massa aksi tetap melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD. Beberapa anggota kepolisian yang mengamankan jalannya aksi rela hujan-hujanna bersama sebagian mahasiswa.
Salah satu massa aksi, dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo dinilai merugikan pendidikan.
“Ini adalah ancaman terhadap kualitas pendidikan di Kalteng. Pendidikan bukan hanya tentang hari ini tapi tentang masa depan,” ujarnya.
Sementara mahasiswa lainnya menyampaikan, efisiensi anggaran pendidikan karena pendidikan adalah hal penting bagi negara.
“Tugas presiden sesuai undang-undang adalah Memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong yang menemui masa aksi menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa yang menyumbangkan buah pikirannya.
Kami singkat saja, apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa berupa lisan maupun tertulis, kami siap menyampaikan ke pemerintah pusat,” kata Arton.
(Syauqi)
