SAMPIT – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid, menerima aspirasi dari para pendamping desa di wilayah selatan Kotim dalam agenda reses, yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara program cetak sawah dengan peningkatan jumlah petani serta jaminan distribusi hasil panen.
Salah satu aspirasi datang dari Kahfianur, pendamping desa di Kecamatan Pulau Hanaut menyampaikan saat ini banyak masyarakat yang beralih profesi dari petani ke sektor perkebunan kelapa sawit dan perdagangan akibat harga hasil panen yang tidak stabil serta akses distribusi yang sulit.
Terlebih, Pulau Hanaut yang berada di seberang Sungai Mentaya hanya dapat diakses menggunakan perahu, sehingga biaya angkut menjadi mahal.
“Sejak zaman Soeharto, wilayah kami belum pernah mendapat pembangunan yang layak dari kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi wisata di Pulau Hanaut, seperti Pantai Satiruk dan Pantai Cemeti, yang memiliki daya tarik tersendiri namun masih jarang dikunjungi karena akses yang sulit.
Hal serupa juga disampaikan oleh pendamping desa dari Teluk Sampit, lahan sawah memang mendominasi wilayah tersebut namun terkendala dalam sektor infrastruktur yang buruk untuk menunjang kegiatan distribusi pertanian.
Mereka berharap ada alokasi dana dari APBD provinsi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik guna memperlancar distribusi hasil pertanian.
Abdul Hafid menanggapi kendala yang dihadapi wilayah selatan karena terisolir dan Gubernur Kalteng telah menaikkan status jalan poros dari Kecamatan Cempaga, Desa Cempaka Mulia ke Seranau, dan akan dilanjutkan hingga Pulau Hanaut serta ke Kabupaten Katingan, Desa Kampung Melayu.
“Peningkatan status jalan ini bertujuan agar mendapat prioritas pembangunan dari pemerintah provinsi. Rencananya, jalan penghubung ke kecamatan tersebut akan dibangun pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp40 miliar,” ujar Polisiti dari PAN ini, Rabu 26 Februari 2025.
Hafid berharap dengan adanya perbaikan akses ini, kendala transportasi dan distribusi hasil panen di Pulau Hanaut serta wilayah terisolir lainnya bisa teratasi.
Segala aspirasi yang disampaikan pendamping desa wilayah selatan Kotim nantinya akan dituangkan dalam laporan hasil reses dan disampaikan dalam rapat Paripurna.
DPRD juga terus membuka diri dengan para pendamping desa untuk berkomunikasi lebih lanjut untuk bersama-sama mencari solusi dalam memajukan desa. (nardi)
