PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah bersiap melakukan terobosan besar dalam pemanfaatan lahan tidak produktif. Dalam Forum Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Badan Bank Tanah yang digelar di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya, Kamis 26 Februari 2025, Pemprov Kalteng mempersiapkan proposal pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi di Kalteng. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya sinergi dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan lahan yang selama ini terbengkalai.
“Kegiatan ini menjadi langkah sangat strategis, dalam upaya kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan energi di Kalteng,” ujar Leo.
Ia menegaskan bahwa sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan kekayaan hutan dan lahan yang melimpah, Kalteng memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Leo, Pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif sendiri merupakan salah satu upaya untuk mengalihfungsikan lahan yang tidak produktif, agar menjadi lahan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Kalteng yaitu untuk mewujudkan Kalteng yang semakin berkah, maju, dan bermartabat,” katanya.
Ia berharap kehadiran Badan Bank Tanah akan mendorong pengelolaan aset tanah secara lebih efektif dan transparan, sehingga dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kemakmuran daerah dan kepentingan pembangunan, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, rencana perolehan tanah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan (APL) juga perlu dikelola dengan baik, agar nantinya mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dengan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
“FGD dan sosialisasi kali ini sangat penting, untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada semua pihak terkait, sehingga kita dapat bekerja sama secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama, untuk membangun Kalteng yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.
(Syauqi)
