SAMPIT – Praktik pungutan liar di sekolah tingkat SMP di Kotawaringin Timur (Kotim) kembali disorot. Akademisi Riduan Kesuma mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya dugaan pungutan dan sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Menurutnya, pungutan ini sering kali dikemas sebagai kesepakatan bersama atau dilakukan melalui komite sekolah. Padahal, Dinas Pendidikan Kotim sudah menerbitkan surat edaran yang tegas melarang berbagai bentuk pungutan tersebut.
“Surat edaran sudah jelas melarang pungutan untuk pembelian buku mata pelajaran, LKS, baju batik, baju olahraga, sampul rapor, hingga map ijazah,” kata Riduan, Kamis 27 Februari 2025.
Ia menyebutkan namun faktanya di banyak sekolah baik di Kota Sampit maupun di kecamatan dan desa, praktik ini justru semakin masif.
Dari hasil penelusurannya ke sejumlah sekolah, ada kepala sekolah yang merasa terpaksa melakukan pungutan karena takut dimutasi.
Bahkan, oknum tertentu diduga sengaja mengakomodasi pungutan ini demi mendapatkan keuntungan pribadi, baik melalui rekanan penyedia buku maupun LKS yang dipasok ke sekolah-sekolah.
Riduan mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kotim untuk kembali mengeluarkan surat edaran yang lebih tegas dan memastikan tidak ada lagi kepala sekolah yang melakukan pungutan ilegal.
Ia juga meminta agar kepala sekolah yang masih nekat melakukan praktik tersebut segera diusulkan untuk diberhentikan sebagai PNS oleh Bupati Kotim.
“Ini sangat membebani orang tua siswa, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dana BOS sudah ada, jadi seharusnya tidak ada lagi pungutan tambahan. Kalau ini terus dibiarkan, artinya kita melegalkan pungli berjemaah yang dilakukan kepala sekolah dan oknum tertentu,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jika praktik ini tidak segera dihentikan, maka akan ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Segera hentikan pungutan dalam bentuk apa pun, karena jika terus dilakukan, pasti akan ada tindakan hukum yang diambil,” pungkasnya.
(Nardi)
