JAKARTA- Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin menanggapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang saat ini sudah mengantongi Rancangan keputusan presiden (Keppres) pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir.
Menurut Mukhtarudin, pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan penyeimbang untuk bauran energi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Apalagi, kata Mukhtarudin, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi nasional di masa mendatang.
“Jadi, saya kira tenaga nuklir ini penting karena dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan efisien. Tenaga nuklir juga dapat membantu mengatasi pemanasan global,” beber Mukhtarudin, Kamis 13 Maret 2025.
Anggota Komisi XII DPR RI ini bilang pemanfaatan energi nuklir di Indonesia dengan target optimalisasi pada tahun 2029 lebih cepat akan menjadi langkah penting bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan program Asta Cita, yaitu ketahanan energi.
“Mengingat, tren investasi PLTN di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun,” imbuh Mukhtarudin.
Pemerintahan Prabowo Subianto menyatakan akan secepatnya segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt. Semula, ditargetkan untuk on-grid pada 2032, namun kini diupayakan dipercepat menjadi 2029.
“Pengembangan pembangkit nuklir merupakan salah satu upaya pemerintah saat ini untuk menghadirkan pembangkit listrik dari energi baru,” tandas Mukhtarudin.
Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Negara-negara di dunia (khususnya negara berkembang) saat ini terus berlomba membangun pembangkit nuklir sebagai energi alternatif.
Pasalnya, nuklir merupakan sumber energi rendah emisi kedua setelah hydropower, mampu memproduksi listrik 20 persen lebih tinggi dari angin dan 70 persen di atas solar panel.
“Fraksi Golkar DPR RI berharap semua pemangku kepentingan terus memanfaatkan momentum dan potensi yang ada dengan terus mendorong dekarbonisasi industri melalui penguatan infrastruktur dan investasi EBT nasional,” pungkas Mukhtarudin.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tinggal menyerahkan rancangan Keppres pembentukan badan nuklir itu ke Presiden Prabowo Subianto.
“Keppresnya sudah di Pak Menteri (Bahlil), di meja Pak Menteri. Nanti izin prakarsanya naik dari Pak Menteri ke Pak Presiden,” ucap Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Kementerian ESDM pun sudah menyiapkan struktur yang lebih sederhana terkait dengan pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO), sebagaimana mandat dari Bahlil.
(adista)
