PALANGKA RAYA – Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni, meresmikan Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Orang Utan Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kamis 20 Maret 2025.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, serta Ketua Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo, Jamartin Sihite.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan turut meninjau langsung kawasan rehabilitasi dan mengantar orang utan ke sekolah hutan.
Ia mengapresiasi kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya Yayasan BOS, dalam mendukung konservasi satwa yang terancam punah.
“Apa yang dikerjakan oleh BOSF dan beberapa LSM sangat luar biasa. Saya tersentuh melihat dedikasi mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, terutama orang utan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menurutnya, rehabilitasi orang utan merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan hutan yang tetap lestari, satwa liar seperti orang utan dapat hidup normal di habitat aslinya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus terus berjalan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa hutan tetap lestari dan kesejahteraan rakyat tidak terganggu. Ketiga elemen ini harus kita kelola dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung upaya konservasi orang utan.
Menurutnya, kehadiran Yayasan BOS sejak tahun 1999 telah memberikan kontribusi besar dalam rehabilitasi satwa dan edukasi masyarakat.
“Orang utan bukan hanya bagian dari warisan alam, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kita berharap proses rehabilitasi dan konservasi akan semakin efektif,” ujar Edy.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kalteng telah menyiapkan anggaran khusus untuk pencegahan karhutla di tahun 2025.
“Dana Reboisasi (DR) dan anggaran dari Pemprov Kalteng yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Ini akan digunakan untuk berbagai program mitigasi karhutla,” ungkapnya.
Ke depan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga kelestarian hutan dan satwa liar, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengancam habitat orang utan.
(Sya'ban)
