BUNTOK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) gelar kegiatan forum perangkat daerah, untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
“Hal ini berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan,” kata Wakil Bupati Barsel Khristianto Yudha, saat membuka secara resmi kegiatan forum perangkat daerah tersebut bertempat, Kamis 17 April 2025 di aula Bapperida setempat.
Dikatakannya, selain itu juga untuk penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.
“Esensinya adalah untuk menyusun, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan melakukan penyelarasan dan penyesuaian, serta harmonisasi terhadap program prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Terdapat empat arahan khusus yang ditegaskan Khristianto Yudha, yakni perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk tahun 2026 wajib disusun berdasarkan prinsip penganggaran yang mengutamakan program prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Pendekatan ini memastikan, alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan. Hindari pengusulan program yang bersifat seremonial, tidak mendesak atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama. Setiap usulan program harus didukung oleh data, analisis kebutuhan dan proyeksi dampak yang terukur,”jelasnya.
Kedua, lanjutnya, dalam merancang rencana pembangunan, pendekatan yang digunakan harus mencerminkan prinsip tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) guna mendorong keterpaduan lintas sektor dan wilayah, serta memastikan keterkaitan antar program yang lebih menyeluruh, berkesinambungan, pastikan seluruh program lintas sektor saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
“Perhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah, gunakan peta spasial dan data sektoral sebagai dasar perencanaan yang presisi,” terangnya.
Adapun yang ketiga kata Khristianto Yudha, pertumbuhan ekonomi harus dilihat tidak hanya dari aspek peningkatan angka atau capaian makro melainkan dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penciptaan kesempatan kerja yang luas guna menurunkan angka pengangguran.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diwajibkan merancang program yang menyasar langsung pada permasalahan tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil yang terukur.
“Program yang diusulkan, harus memiliki orientasi langsung pada perbaikan kondisi masyarakat rentan, prioritaskan kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.
Sedangkan keempat, diinstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar dalam pelaksanaan forum diskusi kelompok, penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara selektif dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Masukan dari hasil musrenbang kecamatan serta pokok-pokok fikiran DPRD, harus dikaji secara mendalam lalu diprioritaskan sesuai arah kebijakan pembangunan dan urgensi kebutuhan masyarakat.
“Lakukan penelaahan mendalam terhadap setiap usulan masyarakat dan dewan, susun skala prioritas berdasarkan dampak, urgensi dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pastikan, tidak ada program prioritas masyarakat yang terabaikan tanpa alasan yang jelas dan terdokumentasi,” tandasnya.
Forum perangkat daerah tersebut diikuti seluruh unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekda, seluruh Asisten Setda Barsel, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Camat se-Barsel. (deddy)
