PALANGKA RAYA – Langit biru Kalimantan Tengah belum tentu bertahan lama. Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus mengintai, terutama menjelang musim kering. Tak ingin kecolongan, pemerintah kini bersiap lebih dini dan lebih serius.
Sebanyak 75 pos pantau disiapkan di titik-titik rawan, sebagai barikade awal menghadapi musim panas yang tak bersahabat. Pada Selasa 29 April 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla secara virtual dari Jakarta sebuah sinyal bahwa karhutla bukan lagi isu teknis semata, tapi persoalan nasional.
Dari Palangka Raya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mengikuti apel tersebut bersama Kepala BPBD Kalteng, Ahmad Toyib. Dalam arahannya, Budi Gunawan menyampaikan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto: penanganan karhutla adalah ujian kepemimpinan, karena menyangkut kestabilan politik dan posisi Indonesia di mata dunia.
“Presiden memberi perhatian besar terhadap karhutla karena bisa berdampak hingga ke hubungan antarnegara. Kita bisa digugat oleh negara tetangga,” ujar Budi.
Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Nasional Penanganan Karhutla sejak 13 Maret lalu. Satgas ini dikomandoi oleh Kepala BNPB dan melibatkan Kementerian LHK, Panglima TNI, serta Kapolri. Targetnya jelas: koordinasi cepat, pencegahan masif, dan penindakan tegas.
Data satelit hingga 17 April mencatat 144 titik panas dengan sekitar 97 hektare lahan terbakar. Kalimantan Tengah masuk daftar merah bersama Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalbar.
“Semua kekuatan harus bergerak dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire,” kata Budi.
Ia juga mengumumkan dimulainya operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei, pembuatan sekat kanal, serta pengendalian tinggi muka air di lahan gambut.
Pemerintah daerah diminta memperkuat sumber daya, mengaktifkan koordinasi lintas sektor, dan mewajibkan perusahaan kehutanan serta perkebunan berperan aktif dalam pencegahan. “Tak ada kompromi bagi pelanggar. Hukum akan ditegakkan,” tegasnya.
Respon dari daerah langsung dijalankan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyatakan pihaknya akan menggelar Apel Siaga Karhutla bersama semua unsur.
“Kami siapkan 75 pos lapangan Satgas Pengendali Karhutla di 13 kabupaten/kota. Akan diaktivasi di titik-titik rawan,” ujarnya.
Toyib juga mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk sarana dan prasarana.
“Kita di daerah punya keterbatasan. Tapi kami siap maksimal untuk mengantisipasi karhutla di Kalteng,” katanya.
Hadir dalam apel tersebut unsur Forkopimda Kalteng dan perwakilan Kementerian Kehutanan. Tahun ini, pertaruhan besar bukan hanya menjaga langit tetap biru, tetapi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.
(Sya'ban)
