PALANGKA RAYA – Rabu siang, 30 April 2025, ruang rapat Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tampak lebih sibuk dari biasanya. Laporan-laporan dibuka, dokumen ditelaah, dan sejumlah catatan disorot.
Di sinilah Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas dari Inspektorat Daerah Kalteng datang untuk melakukan monitoring dan evaluasi triwulan pertama tahun 2025.
Tak ada seremoni. Yang ada adalah diskusi serius dan pengakuan jujur dari para pegawai Dispursip Kalteng bahwa membangun birokrasi bersih bukan pekerjaan ringan.
“Ini pengalaman pertama kami. Masih banyak kekurangan yang kami akui dan kami butuh pendampingan terus-menerus,” kata Sekretaris Dispursip Kalteng Arthur Mukkun yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia bukan sekadar proyek, melainkan cermin dari upaya reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Nunu Andriani, Kepala Dispursip sekaligus penanggung jawab pembangunan ZI di lembaganya, menyambut baik kehadiran tim Inspektorat.
Bagi Nunu, kegiatan ini bukan sekadar evaluasi administratif. “Kami ingin pembangunan ZI ini benar-benar menyentuh substansi, bukan hanya formalitas,” katanya.
Pendampingan dilakukan oleh tim di bawah Inspektur Daerah Saring, dengan Ketua Tim Abdul Hayyi yang memandu langsung jalannya evaluasi.
“Pelajari baik-baik Pergub. Di situ semua acuan administrasi dan kebijakan sudah lengkap,” ujar Abdul dalam pengarahan.
Enam area perubahan menjadi fondasi ZI: mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, hingga kualitas layanan publik.
Enam bidang ini tak berdiri sendiri, dan justru itu tantangannya. “Kerja tim jadi kunci. Tidak bisa diserahkan pada satu-dua orang,” kata Abdul.
Di akhir sesi, tim kerja Dispursip memaparkan progres pembangunan ZI, dilanjutkan dengan diskusi teknis oleh masing-masing koordinator area. Ada yang bicara soal tata naskah dinas, ada pula yang membahas strategi pelayanan digital ke masyarakat.
Meski baru tahap awal, semangat reformasi mulai tumbuh di institusi yang selama ini lebih dikenal sebagai rumah buku dan penyimpan dokumen sejarah.
Dan jika integritas benar-benar bisa dibangun di sini, maka harapan untuk birokrasi bersih di Kalimantan Tengah bisa saja dimulai dari rak-rak arsip.
(Sya'ban)
