PALANGKA RAYA – Aksi penyegelan sementara operasional PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu, mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Langkah Grib tersebut dinilai sebagai bentuk respons atas dugaan tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Agung RI oleh PT BAP.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyalahkan aksi tersebut.
“Kami tidak bisa protes, karena mungkin mereka sudah melalui kajian-kajian dan telaah sebelum bergerak,” ujar Bambang saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Senin 5 Mei 2025.
Namun, ia menilai tindakan penyegelan sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan komunikasi.
“Yang menjadi kekurangan adalah pergerakan dilakukan secara langsung. Harusnya ada komunikasi yang lebih luas, lebih banyak mengundang pihak-pihak untuk berdiskusi,” tegasnya.
Menurutnya, aksi tersebut bisa saja merupakan pilihan terakhir setelah berbagai upaya komunikasi menemui jalan buntu.
“Mungkin mereka sudah buntu dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan, sehingga akhirnya dilakukan penyegelan. Tapi yang jelas, ini adalah sinyal bahwa komunikasi sudah sulit,” tambahnya.
Legislator dari Fraksi PDIP itu juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Kalteng agar tetap kondusif.
“Investasi yang masuk harus kita hormati. Keberadaan perusahaan penting, tapi keberadaan masyarakat yang kita dampingi juga harus dihormati. Kedua belah pihak harus saling menghargai,” ujarnya.
Bambang mengingatkan agar gerakan serupa di masa mendatang tidak mengarah pada tindakan anarkis. “Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang anarkis. Ini kan tujuannya membantu masyarakat, jadi caranya pun harus elegan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya ketegasan dari aparat kepolisian dan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan ini.
“Kalau dari kepolisian tentu berpandangan dari sisi hukum, pemerintah juga punya tugas menjaga iklim investasi tetap kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan yang menyuarakan aspirasi untuk mengutamakan komunikasi dan kolaborasi.
“Pergerakan organisasi harusnya dilakukan dengan komunikasi. Jangan one man show, karena kita hidup bernegara, hidup bersama masyarakat, bersama investasi yang ada,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai lokal seperti konsep Huma Betang harus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan konflik. “Kalau ada masalah, mari duduk bersama, bawa ke meja, cari solusi bersama. Itu inti dari Huma Betang kita,” tandasnya.
Bambang menegaskan bahwa investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat.
“Investasi harus kita hargai, tapi jangan menginjak masyarakat. Kalau perusahaan salah, selesaikan. Kalau masyarakat yang salah, kita edukasi. Jangan berlindung di balik investasi tapi kewajiban diabaikan,”pungkasnya.
(Syauqi)
