PALANGKA RAYA – Fraksi NasDem DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan untuk segera memperkuat lembaga mediasi Gangguan Usaha Pertanian (GUP) guna menyelesaikan berbagai persoalan konflik lahan yang masih kerap terjadi di sektor perkebunan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem DPRD Kalteng, Asdy Narang, yang menilai perlunya langkah korektif dan strategis dalam menghadapi tingginya potensi konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal. Ia menyebut, data GUP yang baru mencapai 28,57 persen menunjukkan masih lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan secara adil dan tuntas.
“Membangun sistem penyelesaian konflik yang terstruktur dan terukur, serta menjadikan penyelesaian sengketa lahan sebagai prioritas utama demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, NasDem juga mendorong percepatan program peremajaan (replanting) kelapa sawit rakyat, mengingat banyaknya tanaman tua dan tidak lagi produktif. Asdy menekankan pentingnya kemudahan akses pembiayaan bagi petani sebagai faktor pendukung keberhasilan program tersebut.
“Kami juga menilai pentingnya pembentukan tim khusus percepatan replanting yang melibatkan perbankan, perusahaan, dan lembaga pendamping masyarakat,” katanya.
NasDem juga menyoroti pentingnya penguatan program pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Peningkatan anggaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi disebut sebagai kebutuhan mendesak agar pengendalian OPT dapat berjalan lebih efektif.
Dinas terkait diminta untuk membangun sistem peringatan dini serangan OPT dan memperluas layanan penyuluhan serta pendampingan teknis hingga ke tingkat tapak, terutama untuk mendukung petani kecil.
Lebih jauh, Fraksi Nasdem juga mendorong pembangunan industri hilir berbasis perkebunan agar menjadi agenda prioritas pembangunan daerah. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan menciptakan peluang kerja di daerah.
“Dengan begitu, Kalimantan Tengah tidak terus-terusan bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu menciptakan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan,” pungkas Asdy.
(Syauqi)
