PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tampaknya tak mau lagi bekerja dengan asumsi.
Dalam Pra-Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2025 yang dipimpin Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Jumat pagi, 16 Mei, Plt Sekretaris Daerah Leonard S Ampung menggarisbawahi satu hal: semua program besar hanya bisa berjalan jika didukung data yang valid dari desa.
“Kolaborasi dan harmonisasi data dari Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, sampai Damang, menjadi fondasi agar program bantuan tepat sasaran,” ujar Leo.
Program-program unggulan semacam Kartu Huma Betang, distribusi hewan kurban, elektrifikasi lewat Kalteng Menyala, hingga pemerataan akses internet, semuanya bergantung pada laporan akurat dari tingkat desa.
Leo menyebut, Pemprov masih dalam tahap verifikasi untuk program Kartu Huma Betang, yang eksekusinya baru akan dilakukan pada 2026.
Karena itu, ia mendorong percepatan pengumpulan data kebutuhan dasar, termasuk akses listrik dan jaringan internet.
“Kita ingin tidak ada lagi desa yang luput dari perhatian hanya karena datanya tidak masuk,” katanya.
Dalam konteks itu pula, Wagub Edy Pratowo menekankan urgensi pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.
“Kami ingin seluruh desa segera melaksanakan musyawarah khusus untuk pembentukan koperasi,” ucapnya.
Kehadiran koperasi bukan hanya simbol gerakan ekonomi rakyat, tapi juga penanda desa sebagai unit ekonomi produktif yang terorganisasi.
Edy juga meminta desa aktif mengajukan proposal bantuan kurban menyambut Idul Adha 2025, agar distribusi berlangsung merata ke seluruh 1.439 desa di Kalteng.
Dalam forum itu, Edy dan Leo berkali-kali menyampaikan pentingnya ekosistem kolaboratif di tingkat desa antara kepala desa, aparat keamanan, dan tokoh adat.
Sebab, di tengah keterbatasan fiskal dan beban pembangunan yang berat, desa menjadi titik temu antara program pemerintah dan kebutuhan rakyat.
“Kalau datanya benar, intervensi akan benar. Kalau datanya keliru, kebijakan pun bisa salah arah,” ujar Leo, menutup arahannya.
(Sya'ban)
