SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memerangi penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan aparatur sipil negara. Salah satu langkah yang diambil yakni dengan menggelar tes urine secara mendadak di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari dua gelombang pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui ada pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati.
“Ada,” jawabnya singkat saat diwawancarai media, Jumat 23 Mei 2025.
Setidaknya tiga OPD sudah menjalani inspeksi mendadak (sidak) untuk tes urine tersebut. Ketiganya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Sekretariat Daerah (Setda), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai. Langkah ini juga sejalan dengan program nasional Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).
Irawati menegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan bagi pegawai yang terbukti positif, tergantung pada status kepegawaian dan jenis zat yang dikonsumsi.
“Jika ada yang terindikasi memakai Zenith, sabu, atau ganja. Kalau Tekon (tenaga kontrak) akan langsung diberhentikan, sementara ASN akan dikenai sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang ASN,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan tes urine ini merupakan bagian dari instruksi nasional dalam rangka mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
“Alhamdulillah Kotim termasuk daerah yang aktif melaksanakan instruksi ini,” tambahnya.
Tes serupa juga akan dilakukan di dua sekolah di luar Kecamatan Baamang. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, karena alat tes harus dibeli secara mandiri jika tidak ada dukungan dari instansi pusat.
“Kita kerjasama dengan BNNK dan BNNP. Tapi karena belum diresmikan, statusnya masih BNK. Kalau tidak ikut tes saat BNK datang, bisa mandiri. Tapi kalau menolak terus, akan jadi perhatian BNNP,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irawati mengingatkan bahwa sikap enggan dites bisa memicu kecurigaan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan dalam proses ini.
“Kalau tidak mau tes, BNNP bisa turun langsung. Jangan sampai itu terjadi. Lebih baik kita bersikap proaktif dan transparan,” katanya.
(Nardi)
