PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menekankan pentingnya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan lima tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu pagi, 28 Mei 2025.
Menurut Gubernur, Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, baik di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, maupun perikanan.
Namun hingga kini, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD dinilai masih belum optimal karena lemahnya regulasi pengawasan, serta belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita harus punya strategi yang cermat dan berani dalam mengelola sumber daya kita sendiri. PAD harus ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat,” tegas Agustiar.
Gubernur mengingatkan bahwa pemanfaatan SDA harus dirancang dengan pendekatan berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan jangka pendek, tetapi juga untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Kita tidak bisa mengulang pola lama, di mana eksploitasi dilakukan tanpa kontrol. RPJMD ini harus menjadi titik balik untuk pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan,” jelasnya.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Gubernur juga menyebut bahwa salah satu pendekatan konkret yang akan didorong adalah penguatan regulasi retribusi dan pajak daerah, pembentukan BUMD sektor strategis, serta digitalisasi layanan publik dan perpajakan untuk menutup potensi kebocoran pendapatan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, khususnya perusahaan besar swasta (PBS) yang selama ini memanfaatkan SDA di Kalimantan Tengah.
“Semua pihak harus ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Tidak bisa hanya menikmati hasil tanpa kontribusi yang jelas terhadap PAD,” tambahnya.
Musrenbang RPJMD ini juga menjadi momentum penyelarasan dengan program nasional, termasuk program ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, dan pembentukan koperasi produktif di tingkat desa.
Hadir dalam Musrenbang tersebut, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi, anggota DPD RI, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.
Gubernur berharap hasil Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang kuat, realistis, dan adaptif terhadap tantangan global maupun kebutuhan lokal.
“Dengan PAD yang kuat, kita bisa membangun tanpa harus terus menunggu bantuan pusat. Kemandirian fiskal adalah kunci Kalimantan Tengah yang maju dan berdaulat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
