Oleh: Adista Pattisahusiwa
Desakan untuk mencopot Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bukanlah hal baru.
Sejak 2023, Komisi VII DPR RI hingga pegawai BRIN (2025) sendiri telah menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya, dengan alasan mulai dari pengelolaan anggaran yang bermasalah hingga konflik internal yang tak kunjung usai.
Demonstrasi terbaru pada 27 Mei 2025 oleh ASN BRIN, yang menuntut pencopotan Handoko dan pembatalan kebijakan penempatan sementara, menegaskan bahwa isu ini masih membara.
Namun, mengapa Handoko tampak “kebal” dari tekanan ini?
Salah satu alasan utama ketahanan Handoko adalah kemungkinan adanya dukungan politik atau birokrasi di level tinggi. Sebagai Kepala BRIN, ia diangkat langsung oleh Presiden, yang menunjukkan kepercayaan eksekutif terhadapnya.
Meskipun DPR RI mendesak pencopotannya pada 2023, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tanpa adanya tekanan politik yang lebih besar atau konsensus yang kuat, posisinya sulit digoyang.
Aktivitas resminya, seperti penunjukan 154 ASN bergelar PhD pada Maret 2025, menunjukkan bahwa ia masih menjalankan tugas dengan mandat penuh, seolah desakan tersebut tidak menggoyahkan legitimasi jabatannya.
Kompleksitas Reformasi BRIN
BRIN adalah lembaga yang relatif baru, dibentuk pada 2021 dengan tugas berat mengintegrasikan berbagai institusi riset seperti LIPI dan BPPT.
Proses konsolidasi ini penuh tantangan, termasuk perubahan struktur organisasi, penempatan pegawai, dan pengelolaan anggaran.
Kebijakan Handoko, seperti penempatan sementara pegawai, meskipun kontroversial, mungkin dilihat oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi yang diperlukan.
Kritik terhadapnya, seperti anggaran Rp800 miliar yang hanya terealisasi Rp100 miliar pada 2022, bisa jadi dianggap sebagai risiko transisi, bukan semata-mata kegagalan pribadi.
Dengan narasi ini, Handoko mungkin diposisikan sebagai figur yang “harus” bertahan demi kelanjutan reformasi, meski menuai protes.
Narasi Publik yang Terpecah
Desakan pencopotan Handoko tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik yang bulat. Di satu sisi, pegawai BRIN dan beberapa anggota DPR menyoroti ketidakprofesionalan dan konflik internal.
Di sisi lain, ada narasi bahwa kritik terhadap Handoko memiliki motif politik, ketidakselarasan ini melemahkan tekanan untuk pencopotan, karena pemerintah mungkin melihat isu ini sebagai konflik internal yang belum mencapai titik krisis nasional.
Selain itu, aktivitas Handoko yang terus dipublikasikan, seperti kerja sama internasional dan penguatan riset, menciptakan persepsi bahwa BRIN tetap berjalan di bawah kepemimpinannya.
Minimnya Alternatif yang Jelas
Mengganti Kepala BRIN bukanlah perkara sederhana. Posisi ini membutuhkan figur dengan keahlian ilmiah, pengalaman manajerial, dan kemampuan navigasi birokrasi.
Hingga kini, belum ada nama alternatif yang secara kuat diusulkan sebagai pengganti Handoko. Tanpa kandidat yang jelas dan konsensus mengenai pengganti, pemerintah cenderung mempertahankan status quo, terutama jika Handoko masih mampu menjalankan tugas-tugas strategis, seperti yang terlihat dari rotasi kepemimpinan internal pada Maret 2025.
Resiliensi Birokrasi Indonesia
Fenomena “kebal” ini juga mencerminkan karakter birokrasi Indonesia, di mana perubahan kepemimpinan di level tinggi sering kali lambat, kecuali ada skandal besar atau tekanan politik yang tak terelakkan.
Handoko, dengan pengalaman panjang sebagai ilmuwan dan birokrat, tampaknya memahami dinamika ini.
Responnya terhadap demonstrasi Mei 2025, yang menyebut penempatan sementara sebagai akibat ketidaksesuaian kompetensi atau hukuman disiplin, menunjukkan pendekatan yang tegas dan tidak defensif, yang mungkin memperkuat posisinya di mata pemerintah.
Tantangan ke Depan
Meski tampak kebal, posisi Handoko tidak sepenuhnya aman. Demonstrasi ASN BRIN yang mendapat perhatian luas di media sosial, dengan jutaan tampilan di medsos X, menunjukkan bahwa tekanan bisa meningkat jika isu ini menjadi sorotan nasional.
Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah mempertahankan Handoko sepadan dengan risiko ketidakpuasan internal yang berkelanjutan, atau apakah perubahan kepemimpinan bisa menjadi solusi untuk meredam konflik dan meningkatkan kinerja BRIN.
Sebagai Penutup:
Laksana Tri Handoko tampak “kebal” karena kombinasi dukungan politik, kompleksitas reformasi BRIN, narasi publik yang terpecah, minimnya alternatif, dan resiliensi birokrasi Indonesia.
Namun, kebal bukan berarti tak tersentuh. Jika desakan terus membesar dan mendapat dukungan lebih luas, posisinya bisa goyah.
Untuk saat ini, Handoko tetap bertahan, tetapi BRIN perlu menangani isu internal dengan serius untuk menjaga kredibilitas sebagai pusat riset nasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam birokrasi Indonesia, “kebal” sering kali adalah soal waktu, strategi, dan keseimbangan kekuatan. (****)
