SAMPIT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian memprihatinkan. Setelah solar, kini giliran Pertalite yang mulai langka di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Warga pun mengeluhkan makin sulitnya mendapatkan BBM tersebut, namun sayangnya, keluhan itu belum ada gebrakan nyata dari DPRD Kotim.
“Kelangkaan ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, tapi baru belakangan ini makin parah. Dulu belum sampai membuat masyarakat teriak, tapi sekarang susah betul cari Pertalite,” kata Sarifudin, warga Sampit, Rabu, 4 Juni 2025.
Sarifudin juga menyoroti maraknya praktik pelangsiran yang seakan dibiarkan begitu saja. Ia mengaku heran dengan sikap DPRD Kotim yang terkesan diam saat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
“Kami tidak tahu harus mengadu ke siapa. Di SPBU sudah dikuasai pelangsir, dan sekarang Pertalite juga ikut dilangsir. Apa nunggu ribut dulu baru DPRD turun ke lapangan?” tegasnya.
Ketua Ormas Komunitas Peduli Kotim, Audy Valent, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja wakil rakyat. Ia menilai DPRD Kotim kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
“Saya tidak melihat adanya gebrakan dari DPRD saat ini. Soal kelangkaan BBM, pengambilalihan lahan masyarakat oleh Satgas, pasar Mangkikit yang belum selesai, dan kerusakan infrastruktur jalan, mereka seperti jalan datar saja. Tidak ada tindakan menonjol yang benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” kata Audy.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan Pertalite saat ini sudah menyentuh banyak kalangan. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun sopir angkutan, harus rela berkeliling SPBU dan tetap kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite.
“Kami keliling SPBU mau isi Pertalite, hampir semua jawabannya habis atau belum disuplai. Kalaupun ada, kami harus antre dengan para pelangsir,” ujar seorang sopir angkutan kota.
Audy berharap DPRD Kotim tidak hanya memantau situasi dari balik meja. Ia mendorong agar para wakil rakyat lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Cobalah sekali-sekali turun ke lapangan. Jangan cuma duduk di kantor atau baca dari media. Lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat. Itu baru yang namanya kerja wakil rakyat,” pungkas Audy.
(Nardi)
