PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta menekan angka pengangguran terbuka, khususnya dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalimantan Tengah, Selasa, 10 Juni 2025, saat menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi Demokrat menyoroti bahwa masih terdapat 22,40 persen rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai arahan, serta 2,30 persen rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti sama sekali.
Menanggapi hal itu, Edy menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penyelesaian rekomendasi sebelum tutup tahun anggaran 2024.
“Verifikasi oleh BPK dilakukan dua kali dalam setahun. Maka, saat kami menyampaikan laporan tindak lanjut, proses validasinya menunggu jadwal Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan (PTLRHP) BPK,” jelas Edy Pratowo.
Menjawab pertanyaan Demokrat mengenai tingginya tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK yang mencapai 7,74 persen, Pemprov mengakui bahwa tantangan utama terletak pada minimnya serapan dunia usaha dan industri terhadap lulusan vokasi.
Sebagai langkah korektif, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyelenggarakan Job Fair khusus SMK di tahun 2025 yang merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Job Fair ini menjadi jembatan antara lulusan SMK dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja siap pakai,” ungkap Edy.
Fraksi Demokrat juga menyoroti strategi pengentasan kemiskinan yang masih menjadi tantangan, terutama di wilayah Zona Timur Kalteng seperti Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
Menanggapi itu, Edy menyampaikan bahwa dalam rancangan RPJMD 2025–2029, wilayah tersebut akan diberikan perhatian khusus dengan dorongan pembangunan yang lebih tinggi dibanding zona lainnya.
“Pemerataan pembangunan ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memperkuat basis ekonomi masyarakat di pedalaman,” kata Edy.
Program pengentasan kemiskinan juga dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan kerja, bantuan langsung tunai, subsidi iuran JKN, hingga bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok rentan.
(Sya'ban)
