Kartu Huma Betang Jadi Prioritas, Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan

IST/BERITASAMPIT - Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, memperkenalkan program-program dalam Kartu Huma Betang.

– Pemerintah Provinsi (Pemprov) (Kalteng) menegaskan bahwa program Kartu Huma Betang akan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Program ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Provinsi Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025, saat menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar.

“Belanja daerah akan diarahkan secara efisien dan efektif, dengan mendahulukan item yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas, salah satunya Kartu Huma Betang” kata Edy.

Ia menegaskan bahwa item-item pengeluaran seperti pengadaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, maupun belanja alat tulis kantor (ATK), akan ditunda atau bahkan dihapus, jika tidak mendukung langsung program prioritas tersebut.

Kartu Huma Betang adalah kebijakan terpadu yang mencerminkan filosofi rumah panjang Dayak sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong.

Program ini mencakup integrasi layanan dasar di bidang pendidikan, , perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis dan komunitas.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Kalteng yang tertinggal dari akses layanan dasar. Huma Betang menjadi representasi semangat kolektif kita membangun Kalteng dari pinggiran dan dari bawah,” ujarnya.

Program ini juga akan menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan, pemerataan akses layanan publik, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pedesaan dan adat.

Dalam pelaksanaannya, Kartu Huma Betang akan terintegrasi dengan sistem digital dan basis data terpadu.

Pemprov berharap dukungan DPRD dalam menyusun regulasi serta penganggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat luas, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program ini dalam lima tahun ke depan.

baca juga ...  APBD 2026 Turun, Pemprov Kalteng Pastikan Program Strategis seperti Jalan hingga Pendidikan Tidak Macet

(Sya'ban)

Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!