PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong percepatan pemerataan akses internet di wilayah pedalaman.
Komitmen ini merupakan bagian dari implementasi Program Huma Betang, yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui pengadaan dan distribusi perangkat internet berbasis Starlink ke desa–desa yang masuk kategori blankspot.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, saat memimpin rapat bersama Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Selasa, 1 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Rangga menjelaskan bahwa penyediaan sarana internet akan dilakukan melalui mekanisme hibah barang kepada masing-masing Dinas Kominfo kabupaten/kota sebagai penerima bantuan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, dapat menikmati layanan internet yang memadai.
Berdasarkan data Diskominfosantik per 16 Mei 2025, terdapat sebanyak 376 desa dan kelurahan di Kalteng yang masih tergolong blankspot atau belum terjangkau jaringan internet secara memadai. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota, mencakup 91 kecamatan.
Rangga mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2025, sebanyak 202 perangkat internet Starlink telah aktif di desa–desa sasaran. Sementara itu, 18 perangkat masih belum aktif dan 149 lainnya dalam proses distribusi.
Pemerintah menargetkan seluruh 376 perangkat Starlink dapat berfungsi secara penuh paling lambat pada minggu pertama Agustus 2025.
Namun demikian, proses distribusi di lapangan tidak lepas dari sejumlah kendala. Di antaranya adalah medan jalan yang sulit diakses, keterbatasan armada distribusi, ketidakhadiran perangkat desa saat pengiriman, serta belum adanya SDM lokal yang siap menerima pelatihan pengoperasian perangkat.
Rangga menekankan bahwa penanganan tantangan-tantangan tersebut membutuhkan sinergi dan koordinasi aktif dengan seluruh pemerintah daerah.
Proses penyediaan sarana internet ini dirancang dalam beberapa tahapan. Pada Mei 2025, dilakukan pendataan desa–desa yang masuk dalam kategori blankspot.
Tahap distribusi dan instalasi perangkat dilakukan pada Mei hingga Agustus 2025 untuk tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan pendataan lokasi tambahan yang membutuhkan internet pada Juni hingga Agustus 2025.
Tahap kedua distribusi akan dilaksanakan pada September hingga Desember 2025, dan program ini akan ditutup dengan proses monitoring dan evaluasi pada tahun 2026.
Tidak berhenti di sana, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pemprov Kalteng juga telah mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink baru yang akan dialokasikan ke fasilitas pendidikan dan layanan publik di desa–desa di seluruh wilayah Kalteng.
Rangga menegaskan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program ini. Data yang tidak tepat, kata dia, akan mengakibatkan sasaran program menjadi keliru dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat secara maksimal.
Untuk itu, Diskominfosantik telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalteng pada 11 Juni 2025 lalu, dengan nomor 500.14/501/Bid.3/Diskominfo/I/2025, guna meminta data terbaru terkait pelayanan publik yang belum terjangkau jaringan internet.
(Sya'ban)
