PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa'i mengatakan, kinerja serapan anggaran dan capaian pembangunan fisik masih belum memuaskan. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Bappedalitbang (Bapperida), Selasa 15 Juli 2025.
“Realisasi keuangan kita baru 32,21 persen, dan fisik 35,21 persen per akhir Juni. Ini belum sesuai harapan. Kita tidak bisa terus-terusan bergerak cepat di akhir tahun saja, dan jangan sampai akhir tahun baru bergegas,” ujar Rifa'i di hadapan para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Pulang Pisau.
Ia menyebut, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja memang sempat memperlambat proses pelaksanaan kegiatan. Namun hal itu menurutnya harus dijadikan pelajaran agar pemerintah daerah punya strategi yang lincah dan adaptif dalam mengelola keuangan publik, termasuk menyambut perubahan APBD yang sedang disusun.
Bupati menekankan pentingnya pemanfaatan momen perubahan anggaran sebagai peluang melakukan pergeseran belanja untuk menutupi capaian yang belum optimal, khususnya dalam kegiatan prioritas. Ia berharap proses ini tidak sekadar formalitas, tetapi betul-betul berbasis hasil evaluasi lapangan.
Dalam arahannya, Rifa'i juga menyoroti pentingnya capaian kinerja program, bukan hanya serapan anggaran. Ia meminta perangkat daerah tak abai terhadap indikator pembangunan yang telah ditetapkan dan memastikan kendala pelaksanaan segera dicari solusinya bersama-sama.
Selain itu, belanja barang dan jasa disebut sebagai penggerak penting ekonomi lokal. Bupati mengingatkan agar proyek infrastruktur segera didorong, dan anggaran pengadaan dialokasikan minimal 40 persen untuk koperasi, UMKM, dan produk lokal sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021.
“Saya minta Dinas Perindagkop dan UKM mendorong pelaku usaha kita masuk e-katalog. Jangan sampai produk lokal kita kalah bersaing hanya karena tidak muncul di sistem,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati kembali menegaskan bahwa pelayanan publik dan budaya kerja birokrasi di semua tingkatan harus semakin berkualitas.
“Pembangunan bukan hanya soal proyek, tapi soal kesejahteraan. Mari kita jaga akuntabilitas dan semangat pelayanan demi Pulang Pisau yang jaya,” tutup Rifa'i. (ds)
