PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya Reforma Agraria sebagai upaya strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang digelar oleh Kanwil BPN Provinsi Kalteng di Aula BPN, Senin pagi, 4 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti bahwa Reforma Agraria bukan hanya program redistribusi lahan, tetapi merupakan langkah komprehensif untuk menata aset dan akses, demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.
“Konflik agraria masih menjadi isu krusial di Kalimantan Tengah. Maka dari itu, Reforma Agraria sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) harus difokuskan untuk menyelesaikan akar kemiskinan melalui optimalisasi lahan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, hingga saat ini realisasi program cetak sawah dan optimalisasi lahan (Oplah) di Kalimantan Tengah masih jauh dari target.
Dari 85.000 hektare lahan yang direncanakan, baru sekitar 17.000 hektare yang terealisasi. Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 1.000 hektare yang bisa digunakan secara produktif.
Ia menilai salah satu kendala utama adalah status lahan yang belum “clean and clear”, sehingga menghambat pemanfaatan secara maksimal.
“Kita tidak bisa bicara produktivitas jika kepastian hukum atas lahan belum dituntaskan. Reforma Agraria harus menjamin legalitas sekaligus mengupayakan akses pemberdayaan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan yang dimulai dari desa, termasuk dalam aspek fiskal.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal ini penting mengingat kemampuan fiskal Provinsi Kalteng yang masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pembangunan dari pinggiran harus didukung dengan tata kelola aset yang rapi dan akses yang inklusif,” jelas Gubernur.
Di akhir sambutan, Gubernur juga mengingatkan perlunya percepatan digitalisasi dokumen pertanahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Ia menilai, digitalisasi surat tanah menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari untuk menjawab tantangan era modern. “Digitalisasi pertanahan akan memperkuat transparansi, efisiensi, serta meminimalisir konflik agraria di lapangan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
