PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya netralitas aparatur pemerintah dalam setiap proses demokrasi, terutama dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Rabu, 6 Agustus 2025.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat memimpin rapat virtual dengan seluruh camat se-Barito Utara melalui Zoom Meeting dari Posko Pengawasan PSU di Muara Teweh.
Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa integritas dan netralitas aparatur adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berkualitas.
“Tidak ada toleransi bagi ASN atau kepala desa yang tidak netral. Ini menyangkut harga diri dan kehormatan pemerintah daerah. Rakyat harus dilayani, bukan diarahkan,” tegas Gubernur.
Gubernur menyebut para camat sebagai ujung tombak stabilitas di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta agar mereka aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses PSU berjalan tertib dan sesuai aturan.
“Camat bukan hanya pemantau di balik meja. Hari ini, semua harus aktif di lapangan. Awasi TPS, koordinasi dengan aparat, dan cegah potensi pelanggaran sekecil apa pun,” ujarnya.
PSU di Barito Utara merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilu legislatif.
Tiga lokasi TPS menjadi fokus utama pelaksanaan ulang, dengan keterlibatan langsung dari jajaran TNI, Polri, serta perwakilan pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk meredam potensi gesekan politik.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian. Jangan wariskan dendam politik kepada rakyat. Ajak tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda untuk menjaga suasana tetap sejuk,” imbuhnya.
Di akhir pengarahan, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat Barito Utara yang turut menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan PSU.
“Proses demokrasi bisa berlangsung berkualitas jika dijaga bersama. Jangan biarkan satu dua oknum mencoreng kerja keras semua pihak,” tutupnya.
Penegasan Gubernur tersebut menjadi pengingat bahwa pemilu bukan hanya soal suara terbanyak, tetapi juga tentang menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara.
(Sya'ban)
