KUALA KAPUAS – RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas meneguhkan komitmennya untuk menjalankan pembangunan secara transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas kegiatan pengamanan proyek strategis (PPS) daerah yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas, Jalan A. Yani, Selasa 19 Agustus 2025.
Direktur RSUD Kapuas, dr. Agus Waluyo, MM, bersama jajaran manajemen rumah sakit, pejabat pembuat komitmen, tim perencanaan, konsultan pengawas, hingga penyedia jasa turut membubuhkan tanda tangan. Kehadiran mereka menandai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pembangunan rumah sakit yang bersih dari praktik korupsi.
Acara ini juga dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, Luthcas Rohman, SH, MH, beserta jajarannya. Sebagai Tim Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan berperan aktif mengawal agar proyek di RSUD berjalan sesuai aturan dan tidak keluar dari prinsip good governance.
“Melalui pakta integritas ini, kita semua memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas KKN. Proyek strategis kesehatan harus menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang transparan,” tegas Luthcas.
Menurut dr. Agus, pakta integritas bukan hanya simbol, tetapi langkah konkret untuk memperketat pengawasan di lapangan. Fokus utama pengamanan diarahkan pada pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah serta rehabilitasi Gedung Paviliun yang sedang berjalan di RSUD Kapuas.
Ia menegaskan, sinergi dengan Kejaksaan menjadi kunci agar proyek tersebut tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga tepat mutu dan tepat manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin pembangunan di RSUD benar-benar memberi dampak nyata untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Penerapan pakta integritas juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan semua pihak. Dengan keterlibatan kejaksaan, perencana, pengawas, hingga penyedia jasa, setiap tahapan proyek dipastikan mendapat kontrol yang lebih ketat.
“Harapannya, ke depan RSUD Kapuas bisa menjadi model pembangunan rumah sakit yang akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan daerah,” pungkas dr. Agus. (ds)
