PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa penguatan administrasi kependudukan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Kependudukan Wilayah se-Kalteng yang digelar di Batang Garing Ballroom Hotel Best Western Palangka Raya, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Menurut Herson, ketersediaan data kependudukan yang akurat, valid, dan mutakhir menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Data tersebut tidak hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan, tetapi juga memengaruhi keberhasilan program-program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perekonomian.
“Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi maupun status hukum setiap warga negara, termasuk atas peristiwa kependudukan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Herson.
Dalam sambutannya, Herson juga menekankan pentingnya percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Transformasi digital, kata Herson, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, sekaligus mempercepat proses administrasi secara menyeluruh.
“IKD menjadi jawaban atas tantangan layanan publik di era digital. Dengan pemanfaatan teknologi, kita dapat memberikan kemudahan sekaligus keamanan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mendorong inovasi layanan jemput bola yang memungkinkan petugas Dukcapil langsung melayani masyarakat di lapangan, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Herson menegaskan bahwa keamanan data adalah salah satu fokus utama pemerintah dalam pengelolaan administrasi kependudukan.
Pemprov Kalteng menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna melindungi data pribadi masyarakat dari potensi ancaman kebocoran, manipulasi, maupun penyalahgunaan.
“Penerapan SMKI membuat sistem administrasi kependudukan kita tidak hanya berfungsi sebagai basis data nasional, tetapi juga sebagai instrumen yang aman, kredibel, dan berkelanjutan dalam mendukung kebijakan publik dan pembangunan berbasis data,” tegasnya.
Herson juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama seluruh kabupaten/kota di Kalteng dalam menjaga integritas data dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga kualitas layanan dapat lebih optimal.
Di akhir sambutannya, Herson menegaskan bahwa penguatan administrasi kependudukan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat.
Menurutnya, tata kelola kependudukan yang modern, terintegrasi, dan aman akan menjadi pondasi penting bagi pencapaian target Indonesia Emas 2045.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
