LAMANDAU – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para kepala daerah se-Indonesia, Senin 25 Agustus 2025. Agenda tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Bupati Lamandau dari ruang rapat Kantor Bupati.
Dalam rapat tersebut Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya kapasitas fiskal banyak daerah. Dari total 548 daerah otonom, hanya 26 daerah atau 4,76 persen yang memiliki kemampuan fiskal kuat, sekitar 5 persen masuk kategori sedang, sementara mayoritas lainnya masih lemah. Bahkan lebih dari 70 persen APBD daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Sementara Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan fiskal.
Forum ini juga menjadi momentum bagi daerah untuk menyampaikan tantangan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Bupati Lamandau menegaskan komitmennya mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan terus mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Rizky berharap langkah itu dapat mendorong pembangunan Lamandau yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (andre)
