PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai salah satu strategi pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah ini menjadi fokus dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Edy mengatakan, Pemprov Kalteng berkomitmen meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dukungan diberikan melalui kebijakan insentif perpajakan, penyederhanaan birokrasi, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Kami memahami bahwa UMKM dan koperasi merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, melalui Perubahan APBD 2025, kami menyiapkan berbagai strategi, termasuk insentif pajak dan kemudahan perizinan, agar pelaku usaha dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif,” jelas Edy.
Selain kebijakan fiskal, Pemprov juga berencana memperluas promosi produk UMKM lokal melalui berbagai event pameran, pelatihan peningkatan kualitas, dan integrasi digital.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Kami mendorong agar produk-produk UMKM Kalteng bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di luar daerah. Untuk itu, pelatihan, pendampingan, serta dukungan pemasaran akan terus kami perkuat,”tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menegaskan bahwa penguatan UMKM dan koperasi selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung program pemerintah pusat.
Selain memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kalteng.
“Kami berharap dukungan dari DPRD Kalteng agar program-program ini berjalan optimal. Sinergi antara pemerintah dan legislatif sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
(Sya'ban)
