SAMPIT – Polemik pengadaan ekskavator di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin melebar. Setelah muncul dugaan korupsi dalam proyek senilai hampir Rp20 miliar itu, kini giliran kualitas pelatihan operator yang jadi sorotan.
Sejumlah anggota Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mengaku pelatihan yang mereka terima nyaris tak memberi bekal berarti. Alih-alih intensif, pelatihan disebut hanya sebatas formalitas.
“Pelatihan yang kami terima hanya dasar saja, betul-betul hanya sehari. Itu pun lebih banyak teori daripada praktik,” ungkapnya, Jumat 29 Agustus 2025.
Menurutnya, dalam pelatihan tersebut peserta hanya dibekali teori pengoperasian dasar, tanpa ada pendampingan atau praktik berulang yang memadai.
Akibatnya, petugas BPP di lapangan yang tidak benar-benar terampil mengoperasikan alat berat, hanya seperti kursus kilat.
Jika cuma teori dasar tanpa praktik mendalam, maka wajar saja kalau alat banyak yang rusak saat digunakan. Operator di lapangan tidak semuanya punya pengalaman mengoperasikan ekskavator.
Proyek sebesar ini seharusnya dibarengi dengan pelatihan intensif dan berkelanjutan agar alat benar-benar bermanfaat untuk mendukung pertanian.
Sementara itu salah satu anggota BPP dari kecamatan lainnya ketika dikonfirmasi menyebutkan adanya pelatihan, namun tidak ketahui berapa lama karena dirinya baru menjadi anggota BPP
“Waktu itu belum saya yang menangani kepala BPP terdahulu. Informasinya sudah ada pelatihan teknisnya, saya tidak ikut waktu itu tidak tahu berapa hari, coba tanyakan kabidnya saja,” ungkapnya.
Kritik ini menambah panjang daftar kejanggalan dalam proyek pengadaan ekskavator yang berlangsung sejak 2021 hingga 2023. Sebelumnya, sejumlah unit diketahui rusak parah hingga biaya perbaikannya mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang mangkrak di lapangan karena tidak bisa dipindahkan.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan tersebut.
Proyek pengadaan 17 unit ekskavator itu senilai hampir Rp20 miliar di Dinas Pertanian Kotim periode 2021–2023 dan sejumlah pejabat Pemkab Kotim mulai dari Kepala Dinas Pertanian dan jajaran, hingga anggota legislatif sudah diperiksa.
(Nardi)
