PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu langkah yang ditekankan adalah kewajiban perusahaan membeli bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kalteng, sehingga potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyebutkan potensi PAD dari sektor BBM sebenarnya mencapai Rp 3 triliun. Namun, sejauh ini realisasinya baru sekitar Rp 1,2 triliun.
“Masih ada sekitar Rp 1,8 triliun yang bisa kita optimalkan kalau seluruh perusahaan membeli BBM di Kalteng,” ujar Edy saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Selasa pagi, 2 September 2025.
Ia menegaskan, komunikasi dengan perusahaan akan terus diperkuat agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
Apalagi, hingga kini masih ditemukan sejumlah perusahaan yang membeli BBM dari luar daerah.
“Padahal kalau mereka menggunakan BBM dari Kalteng, otomatis akan berdampak besar bagi pendapatan daerah kita,” jelasnya.
Edy menambahkan, inventarisasi perusahaan yang membeli BBM dari luar Kalteng sedang dilakukan Pemprov.
Harapannya, ke depan semua perusahaan bisa mematuhi aturan agar PAD benar-benar optimal.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, sebelumnya juga menekankan agar perusahaan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 12 Juni 2025.
Dalam arahannya, Agustiar meminta perusahaan tidak hanya membeli BBM di Kalteng, tetapi juga membayar gaji karyawan serta menabung di Bank Kalteng.
Selain itu, pajak alat berat juga harus dibayarkan di daerah, mengingat fasilitas jalan dan sumber daya yang digunakan bersumber dari Kalteng.
“Kontribusi perusahaan sangat menentukan. Dengan kebersamaan, kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Agustiar.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
