PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menetapkan sikap tegas soal evaluasi tunjangan anggota DPRD. Isu ini mencuat setelah sejumlah daerah, seperti Bali, Jawa Tengah, dan Jakarta, mulai melakukan peninjauan ulang.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, menegaskan pembahasan evaluasi tunjangan dilakukan bersama DPRD.
“Tentunya, ini kita menyikapi situasi kondisi seperti ini tentunya melalui pembahasan-pembahasan di DPRD,” kata Leonard, Selasa, 9 September 2025 kemarin.
Ia menjelaskan, saat ini eksekutif dan legislatif tengah membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta rancangan anggaran 2026.
“Itu bagian-bagian yang menjadi interest semua dari pimpinan-pimpinan DPRD dan semua kita untuk menyikapi situasi kondisi yang ada di masyarakat sekarang,” ujarnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan pengurangan tunjangan, Leonard tak memberikan jawaban pasti.
“Saya tidak mengatakan ada pengurangan, tetap kita melihat situasi kondisi apa yang dilakukan, apa kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif-legislatif dengan kondisi seperti ini,” katanya.
(Syauqi)
